Mataram Jadi Pilot Project Nasional Ekonomi Sirkular, Pengelolaan Sampah Siap Bertransformasi
Mataram (inilahlombok) - Kota Mataram kembali mencatatkan capaian yang membanggakan di tingkat nasional. Di tengah tantangan pengelolaan sampah yang masih dihadapi banyak daerah, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat ini justru dipercaya menjadi salah satu pilot project nasional penerapan ekonomi sirkular oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
 |
| Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan Kota Mataram sebagai salah satu pilot project nasional penerapan konsep ekonomi sirkular dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram pada Rabu 01/07, (inilahlombok/ist) |
Kepercayaan tersebut bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi peluang besar bagi Mataram untuk mempercepat perubahan sistem pengelolaan sampah menjadi lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Konsep ekonomi sirkular sendiri mendorong agar sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, saat memberikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan Pemerintah Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, Rabu (1/7).
Menurut Mohan, penunjukan Mataram sebagai daerah percontohan bersama sejumlah kota lain di Indonesia merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
"Ini merupakan peluang besar bagi Kota Mataram. Kami memohon dukungan seluruh masyarakat dan DPRD karena Mataram dipercaya menjadi salah satu pilot project penerapan ekonomi sirkular. Kepercayaan ini harus kita jawab dengan kerja nyata melalui sistem pengelolaan sampah yang semakin modern, efektif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kota Mataram terus mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Tallo. Proyek yang memiliki nilai sekitar Rp70 miliar tersebut diharapkan menjadi salah satu tulang punggung transformasi pengelolaan sampah di Kota Mataram.
Keberadaan TPST ini nantinya diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongo, meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, sekaligus membuka peluang tumbuhnya ekonomi berbasis daur ulang.
Upaya tersebut juga didukung oleh capaian Pemerintah Kota Mataram dalam mengurangi timbunan sampah dari sumbernya. Hingga tahun 2025, pemerintah mencatat pengurangan sampah mencapai 28 persen atau sekitar 32.492,30 ton per tahun.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk mencapai target pengurangan sampah yang lebih besar melalui penerapan teknologi pengolahan modern, digitalisasi sistem pemantauan, dan penguatan ekonomi sirkular di berbagai sektor.
Tidak hanya membahas persoalan lingkungan, Wali Kota juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah yang menunjukkan perkembangan positif.
Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan menjadi 7,15 persen pada tahun 2025, dari sebelumnya 8 persen pada tahun 2024. Penurunan sebesar 0,85 poin itu disebut sebagai salah satu yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Mohan, capaian tersebut didukung oleh berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hunian, hingga perluasan akses sanitasi dan air minum layak.
"Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi pemerintah mulai memberikan hasil yang nyata. Namun kami tidak akan berhenti sampai di sini. Upaya pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pihak," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Mataram juga mengungkapkan bahwa daerah ini dipercaya sebagai salah satu percontohan nasional implementasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan menjadi lebih akurat, transparan, tepat sasaran, dan akuntabel karena didukung validasi data berbasis teknologi digital.
Di bidang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menjelaskan bahwa APBD Tahun Anggaran 2025 dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp249 miliar, pemerintah menerangkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh efisiensi belanja serta adanya belanja pegawai yang belum terealisasi sepenuhnya karena menyesuaikan mekanisme pengangkatan.
Sementara itu, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap diarahkan tanpa menambah beban masyarakat. Langkah yang ditempuh antara lain mengoptimalkan digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, memperbarui basis data objek pajak, serta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kota Mataram juga terus menyempurnakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 melalui penguatan validasi data kependudukan, peningkatan kapasitas sistem digital, serta penguatan layanan pengaduan masyarakat agar proses penerimaan peserta didik berlangsung lebih transparan dan akuntabel.
Sementara di sektor pelayanan publik, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus diperkuat melalui integrasi berbagai layanan digital lintas perangkat daerah sehingga masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses layanan pemerintah.
Menutup penyampaiannya, Mohan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Mataram atas berbagai masukan yang diberikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas, pelayanan publik yang semakin baik, serta kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
Bagi semeton, penunjukan Kota Mataram sebagai pilot project nasional ini menjadi kesempatan besar untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Keberhasilan program tersebut tentu membutuhkan dukungan seluruh masyarakat agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan bersama.